PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI …

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI AFDEELING DEMAK DAN GROBOGAN 1900 – 1930

 

Latar Belakang

Sejak tahun 1870, haluan politik kolonial di Hindia Belanda beralih dari politik kolonial konservatif menjadi politik kolonial liberal. Perubahan haluan politik ini membawa konsekuensi peningkatan peran swasta asing dalam bidang ekonomi dalam bentuk industri perkebunan berskala besar (Burger, 1962:205-206). Anne Booth mengemukakan bahwa masa itu merupakan babak baru bagi pertumbuhan ekonomi kolonial. Akselerasi ekspor meningkat secara cepat, dan meskipun nilai ekspor menurun, pendapatan dari sektor perdagangan meningkat sekitar 4 persen pertahun hingga tahun 1880-an (R.J. May-William J.O’Malley (ed.), 1989:113-114).

Pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda itu ternyata tidak serta merta dinikmati oleh penduduk bumi putera yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan bertumpu pada sektor pertanian subsistensi. Penduduk bumi putera mengalami penurunan kemakmuran adalah menurunnya konsumsi beras. Pada tahun 1880-an, konsumsi beras per kapita penduduk Jawa 120 kg/tahun, tetapi pada tahun 1900 menurun menjadi 103 kg/tahun (R.J. May-William J.O’Malley (ed.), 1989). Salah satu wilayah di Jawa yang paling parah tingkat kemakmurannya adalah Demak dan Grobogan.

Kemiskinan penduduk pribumi yang memprihatinkan itu telah melahirkan kritik dari berbagai fihak. Brooshoft, seorang wartawan De Locomotief di Semarang, meminta agar pemerintah kolonial mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu dengan cara penurunan pajak dan perbaikan sarana infrastruktur. C. Terhadap. Van Deventer mengajukan saran tiga usaha pokok, yaitu pendidikan, irigasi, dan emigrasi (M.C. Ricklefs, 1991:228). Pemerintah kolonial memberikan respon terhadap kritik dan saran itu dengan membentuk komisi penurunan kemakmuran (Mindere welvaart Comissie) yang kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan kolonial terhadap penduduk Jawa pada awal abad XX.

Oleh karena wilayah Demak dan Grobogan merupakan wilayah yang paling parah tingkat kemiskinannya di Jawa, bagaimana usaha penanggulangan kemiskinan itu dilakukan? Bagaimana dampak atas kebijakan penanggulangan kemiskinan itu terhadap kemakmuran penduduk Demak dan Grobogan?

 

Rumusan Masalah

Demak dan Grobogan merupakan dataran rendah di wilayah Keresidenan Semarang bagian timur. Keadaan alamnya sangat kering pada waktu musim kemarau datang, dan dilanda banjir pada waktu musim penghujan. Mata pencaharian penduduk sebagian besar dari bercocok tanam, terutama padi.

Sejalan dengan politik kesejahteraan (welfare policy) pemerintah kolonial Belanda, sejak awal abad XX, wilayah Demak dan Grobogan mendapat perhatian khusus untuk menanggulangi kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan itu meliputi kebijakan pembangunan fisik dan non fisik. Kebijakan fisik itu berupa: pembangunan dan perbaikan sarana irigasi, pembuatan sumur untuk mencukupi kebutuhan air bersih, pembuatan dan perbaikan jalan dan jembatan, renovasi pasar-pasar, serta perbaikan terminal angkutan lokal. Pembangunan non fisik meliputi: pemeliharaan kesehatan penduduk, perbaikan pendidikan rakyat, pembuatan lumbung desa, dan kredit rakyat lain seperti gadai dan bank rakyat.

Irigasi mendapat perhatian khusus, terutama di wilayah Demak, karena bertujuan untuk mengantisipasi banjir dan meningkatkan produksi padi. Pembangunan sarana irigasi meliputi pembangunan proyek irigasi Demak, pengairan Serang dan pengairan Wedung, serta pembuatan kanal-kanal pembagi air. Dengan dilaksanakannya pembangunan sarana irigasi tersebut, areal sawah yang tergenangi air mengalami peningkatan daripada sebelumnya.

Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, pemerintah kolonial Belanda melakukan pengadaan air minum dengan menyalurkan sumber air alam yang ada kepada penduduk yang dilewatinya, misalnya sumber air Moedal, Coyo, dan Djati Pohon di wilayah Grobogan. Untuk daerah-daerah yang berada di luar jangkauan saluran sumber air alami, pemerintah membantu dengan pengadaan sumur artetis.

Pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan oleh pemerintah kolonial Belanda bertujuan untuk menembus isolasi penduduk yang belum dilalui jalur kereta api sehingga akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Wujud pembangunan jalan dan jembatan tersebut dilaksanakan dengan jalan pengerasan jalan, peninggian jalan, dan pembuatan jembatan batu.

Pembuatan fisik lain berupa pembangunan pasar dan pangkalan pedati. Pembangunan pasar dilaksanakan dengan memperbaiki los-los pasar dan pembuatan los daging serta ikan di Purwodadi dan Gubug. Pembuatan terminal dan pangkalan pedati antara lain di Buyaran, Karanganyar wilayah Demak.

Aspek kesehatan penduduk juga memperoleh perhatian, baik oleh pemerintah kolonial maupun swasta. Dalam usaha memperbaiki bidang kesehatan, terutama untuk mencegah wabah penyakit yang menyerang penduduk di afdeeling Demak dan Grobogan, pemerintah kolonial Belanda melakukan vaksinasi ulang bagi penyakit cacar dan frammmbosia tropika (patek). Selain itu, pemerintah juga menyediakan tenaga medis dan obat-obatan serta poliklinik. Perbaikan kesehatan ini, selain ditangani oleh pemerintah, juga oleh lembaga keagamaan yang berupa Bala keselamatan dan Zending.

Selain aspek produksi, persoalan petani lain adalah manajemen pascapanen. Sehubungan dengan hal itu, telah dibangun lumbung-lumbung desa. Lumbung desa pertama dilakukan di distrik Kradenan. Lumbung desa dibentuk atas inisiatif pemerintah lokal. Lembaga ini dan lilitan para lintah darat. Pemerintah juga melakukan usaha kredit rakyat yang berupa bank desa. Lembaga kredit lain yang sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan penduduk adalah gadai.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah standar hidup masyarakat di wilayah Demak dan Grobogan mengalami perbaikan? Jika diukur dengan luas lahan yang dimiliki per individu, maka yang terjadi adalah penurunan luas lahan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh jumlah lahan secara keseluruhan hampir tetap, atau bahkan berkurang. Penurunan luas lahan ini digunakan untuk pemukiman. Rata-rata luas lahan garapan yang dikuasai oleh penduduk di kabupaten Demak sepanjang abad XX berkisar antara 0,27-0,30 hektar, sedangkan untuk wilayah Grobogan antara 0,18-0,36 hektar. Jika diukur dengan kriteria kemiskinan menurut luas lahan, maka masih di bawah garis kemiskinan.

Apabila hasil produksi padi di afdeeling Demak dan Grobogan dikalikan dengan luas lahan yang dipanen dan dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, maka diperoleh angka pendapatan rata-rata penduduk dari tanaman padi. Berdasarkan data tabel 4, dapat diketahui bahwa angka rata-rata pendapatan penduduk di wilayah Demak cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan di wilayah Grobogan. Dengan menggunakan kriteria kebutuhan fisik, minimal menurut kriteria Sajogya, yang mematok garis kemiskinan equivalen dengan pendapatan produksi padi 320 kg/tahun, maka tingkat pendapatan rata-rata penduduk di Grobogan berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, tingkat pendapatan penduduk di wilayah Demak berada di atas garis miskin. (Anneboth, 1993:55).

Sejalan dengan naiknya rata-rata produksi padi per bahu, maka pendapatan per kapita penduduk juga meningkat. Pendapatan per kapita dari sektor ini bisa dihitung dengan cara mengalikan rata-rata produksi per bahu dengan luas lahan yang dipanen, kemudian di bagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Pendapatan per kapita penduduk dari tanaman padi untuk wilayah Demak berkisar antara 334,98-347,74 kg per tahun, sedangkan di wilayah Grobogan hasil pendapatan per kapita penduduknya berkisar antara 228,93-280,94 kg per tahun. Rata-rata pendapatan penduduk di wilayah Demak.

 

Kesimpulan

Sebagai wilayah miskin, penduduk Demak dan Grobogan mendapat perhatian, baik dari pemerintah kolonial maupun lokal untuk menanggulanginya. Penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pembangunan sarana infrastruktur, terutama yang terkait dengan tanaman padi, transportasi, serta pembangunan sosial berupa pemeliharaan kesehatan, kredit rakyat, dan pendidikan.

Meskipun tidak terlampau besar, usaha penanggulangan kemiskinan di afdeeling Demak dan Grobogan telah meningkatkan rata-rata standar hidup penduduk. Peningkatan itu terlihat dari pendapatan perkapita dari sektor pertanian tanaman padi, polojiwo, dan upah dari pekerjaan sambilan. Standar hidup penduduk di Demak lebih baik dibandingkan dengan penduduk di Grobogan.

Temuan ini juga membuktikan bahwa terjadi sebuah involusi pertanian di kedua wilayah itu, yakni lahan pertanian per kapita semakin menurun.

 

Diambil dari : Sosiohumanika

Pengarang : Endah Sri Hartatik dan Djoko Suryo

Program Studi Sejarah

Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

 

 

Terima kasih Mbak Yanti….

Kaitkata: Artikel, Cerita, Pengetahuan